Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan
COSMOGOV: Jurnal Ilmu Pemerintahan is peer-reviewed Journal published by the Department of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Padjadjaran. Published twice a year in April and October. COSMOGOV publishes various concept of thinking or ideas and the research in the area of Government Study, Cosmopolitan Governance, Political and Government, Local Government and Public Policy.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 1 (2017)"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[PEMBATALAN 3.143 PERATURAN DAERAH: Satu Analisis Singkat ]]>
<![CDATA[Agustino, Leo]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.832 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12405
<![CDATA[Artikel ini membahas mengenai otonomi daerah dan peraturan daerah bermasalah. Sejak otonomi dilaksanakan, peraturan daerah yang bermasalah tumbuh lebih buruk daripada masa sebelumnya. Akibatnya, pelayanan menjadi tidak prima, pungutan liar (pungli) terjadi, dan korupsi menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini dengan membatalkan peraturan-peraturan daerah bermasalah di seluruh Indonesia yang berjumlah 3.143.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REVITALISASI SISTEM TRANSPORTASI PUBLIK SEBAGAI LANGKAH ANTISIPATIF KEMACETAN TOTAL DI KOTA MALANG ]]>
<![CDATA[Yunas, Novi Setia]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (463.056 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12639
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan kebijakan revitalisasi sistem transportasi publik sebagai langkah antisipatif kemacetan total di Kota Malang. Kemacetan merupakan sebuah permasalahan yang cukup krusial dan pelik yang pasti dihadapi oleh sebuah kota besar. Salah satunya adalah kota Malang yang saat ini mulai merasakan kemacetan di berbagai titik. Banyak yang memprediksi kemacetan di Kota Malang akan bertambah parah seperti halnya di kota besar lainnya misalnya DKI Jakarta. Kemacetan parah di masa yang akan datang tidak akan terjadi jika mulai saat ini pemerintah lebih responsive dalam mengambil sebuah kebijakan revitalisasi sistem dan sektor transportasi publik yang ada. Kebijakan revitalisasi sektor publik di kota Malang sudah selayaknya menjadi sebuah kebijakan antisipatif dalam rangka mengantisipasi kemacetan yang lebih parah di masa yang akan datang.]]>
<![CDATA[GERAKAN SOSIAL PEREMPUAN EKOFEMINISME DI PEGUNUNGAN KENDENG PROVINSI JAWA TENGAH MELAWAN PEMBANGUNAN TAMBANG SEMEN ]]>
<![CDATA[Fitri, Annisa Innal]]>;
<![CDATA[Akbar, Idil]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (476.731 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12634
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk melihat suatu gerakan sosial perempuan yang dapat berperan strategis untuk menguatkan gerakan-gerakan perlawanan masyarakat, sebagai agen untuk memperjuangkan hak-hak demokratis, keadilan dan pembebasan rakyat. Demikian pula halnya dalam gerakan tani, gerakan perempuan adalah sebagai salah satu elemen penggerak perjuangan rakyat (petani dan buruh tani) dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Gerakan perempuan yang dibahas dalam tulisan kali ini adalah mengenai perlawanan para srikandi yang tinggal di sekitar Pegunungan Kendeng, yang setiap harinya melakukan aktivitas interaksi dengan alam. Saat ini Pegunungan Kendeng didirikan Pabrik Semen oleh PT Semen Indonesia, produsen semen raksasa yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang rencananya akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Para remaja perempuan dan ibu disana menolak langkah apapun terkait pendirian pabrik semen karena diyakini akan merusak sumber daya air dan mematikan sektor pertanian. Tulisan ini disertai landasan literatur mengenai masyarakat sipil dan gerakan sosial.]]>
<![CDATA[POPULARITAS SELEBRITI SEBAGAI ALAT KOSMETIKA POLITIK ]]>
<![CDATA[Putri, Dyah Tantri Efrina]]>;
<![CDATA[-, Muradi]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (588.114 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12640
<![CDATA[Fenomena selebriti untuk turut naik ke panggung perpolitikan semakin semarak. Terlihat dari sebagian besar partai yang meminang para selebriti untuk masuk menjadi kandidat sebagai wakil rakyat. Fenomena ini tidak terlepas dari adanya perubahan sistem pemerintahan dan politik sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan sistem inilah yang otomatis turut mempengaruhi sistem kepartaian. Euforia demokrasi masa reformasi menjadikan pemilih dapat memilih langsung wakil rakyat. Dahulu dimana selebriti hanya merupakan âboneka pajangan etalase politikâ, saat ini dapat lebih berperan sebagai aktor politik. Tidak dapat dipungkiri, popularitas selebriti merupakan modal politik yang dimanfaatkan partai politik untuk mendulang perolehan suara]]>
<![CDATA[LEMAHNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang) ]]>
<![CDATA[Romli, Ombi]]>;
<![CDATA[Nurlia, Elly]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.481 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12635
<![CDATA[Selama ini yang terjadi proses pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia lebih terfokus pada kepala desa dan perangkat desa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan bahwa yang menjalankan fungsi pemerintahan desa bukan hanya Kepala Desa, tetapi juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keadaan ini terjadi karena secara umum Badan Permusyawaratan Desa masih lemah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa jika dibandingkan dengan kepala desa dan perangkatnya. Seperti yang terjadi di desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi dalam melaksanakan fungsi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan kualitiatif, sedangkan  pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasilnya menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tegalwangi adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua,  sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya]]>
<![CDATA[KAPITALISME PEDESAAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) TANJUNG LESUNG KABUPATEN PANDEGLANG PROPINSI BANTEN ]]>
<![CDATA[Kartini, Dede Sri]]>;
<![CDATA[Mulyawan, Rahman]]>;
<![CDATA[Yuningsih, Neneng Yani]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.003 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12636
<![CDATA[Kebijakan yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan berbagai kepentingan rakyat akan menumbuhkan kapitalisme di suatu kawasan. Dengan mengambil lokasi penelitian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, propinsi Banten, peneliti melihat kawasan pedesaan dirubah menjadi tempat investasi bagi siapapun yang memiliki uang, pemilik modal menjadi pengendali arah perkembangan satu kawasan. Inilah inti kapitalisme, pemerintah hanya bisa membuat regulasi tanpa bisa mengintervensi arah perkembangan pedesaan. Ironisnya, kapitalisme ini justru dipayungi oleh kebijakan publik. Desa Tanjung Jaya yang merupakan wilayah pedesaan berubah menjadi kawasan eksklusif dengan dibangunnya vila, resort, wisata pantai, sejak ditetapkannya wilayah ini menjadi Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata pertama di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kapitalisme oleh pemerintah baik pusat maupun daerah yaitu Kabupaten Pandeglang]]>
<![CDATA[KAPABILITAS DYNAMIC GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN LAHAN TERBUKA HIJAU DI KOTA MAKASSAR ]]>
<![CDATA[Tahir, Muchlas M]]>;
<![CDATA[Nahrudin, Zulfan]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.21 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12404
<![CDATA[This study aims to determine the development of Dynamic Governance Capabilities in optimizing the management of green open land in the city Makassar.Metode This study used a qualitative approach through the instrument interview, observation and documentation. The process of data analysis including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed the vertical system in the optimization of green open land needs to be supported by the active participation of the community by contributing as much as 10% of their land to green open land in addition to the boost in the form of pemerdayaan green community as a form of community participation in the optimization of open land needs to be strengthened by the municipality at the same time show the need to demonstrate the utilization of spaces awakened by way of planting on the roofs and walls of buildings in addition to the strategy in terms of policies can be reached by encouraging the preparation and adoption of Local Regulations related to the RTH is part of our capability Dynamic Governance includes thinking ahead (thinking ahead), thinking again (thinking again), and cross-border thinking (thinking across), which focuses on optimizing the management of green space produces a series of adjustments to the program as program Lorong garden (Loose) which can contribute to the optimization of green space in the city of Makassar.]]>
<![CDATA[PERAN DAN FUNGSI PEMBINAAN TERITORIAL TNI AD DALAM PERBANTUAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI DI KABUPATEN LEBAK ]]>
<![CDATA[Herdiansah, Ari Ganjar]]>;
<![CDATA[Ummah, Kuntum Chairum]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Sabar]]>
<![CDATA[ CosmoGov Vol 3, No 1 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNPAD ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (507.191 KB)
|
DOI: 10.24198/cosmogov.v3i1.12638
<![CDATA[Sesuai amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang TNI, TNI AD memiliki kewenangan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Salah satu tugas dari OMSP adalah perbantuan TNI AD terhadap pemerintah daerah. Namun, meskipun undang-undang ini telah dilaksanakan lebih dari satu dekade, belum ada kajian akademis yang menganalisis sejauh mana peran dan fungsi TNI AD dalam upaya perbantuan terhadap pemerintah dilakukan. Tulisan ini merupakan hasil kajian tentang peran dan fungsi TNI AD dalam memberikan perbantuan terhadap pemerintah daerah yang mengambil studi di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) Kabupaten Lebak. Penelitian dilakukan pada Mei 2016 bersama Perwira Siswa SESKOAD di mana pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui proses wawancara mendalam terhadap aparat komando kewilayahan Lebak, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok petani. Kajian ini menyimpulkan melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap Pemda, TNI AD memainkan peran dan fungsinya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkolerasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Namun, optimalisasi perlu dilakukan demi mencapai hasil yang maksimal dengan cara melembagakan kerja sama antarinstitusi, terutama antara Satkowil TNI AD Lebak dengan Pemerintah Kabupaten Lebak]]>
